Transformasi Hukum Indonesia di Era Kecerdasan Buatan: Regulasi, Hak Asasi Manusia, dan Akuntabilitas Algoritmik

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah mengubah cara negara, perusahaan, dan masyarakat menghasilkan informasi, mengambil keputusan, menyediakan layanan, dan mengelola data. Meskipun transformasi ini membawa manfaat dalam hal efisiensi dan inovasi, hal ini juga memunculkan persoalan hukum terkait privasi, diskriminasi algoritmik, transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dan arah transformasi hukum Indonesia dalam menghadapi AI dengan menelaah kerangka regulasi nasional serta membandingkannya dengan perkembangan tata kelola AI di tingkat internasional. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta menganalisis bahan hukum primer dan sekunder melalui perspektif kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum—yang mencakup UUD 1945, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, perubahan atas Undang-Undang ITE, dan Surat Edaran tentang Etika AI—namun regulasi tersebut masih terfragmentasi dan belum memiliki sistem tata kelola AI yang komprehensif. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika AI dan Peta Jalan AI Nasional (2026–2029) menandakan adanya pergeseran menuju tata kelola yang berlandaskan pada manajemen risiko, hak-hak, transparansi, dan akuntabilitas. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi AI untuk menjamin adaptabilitas serta penerapan berbagai mekanisme seperti audit algoritmik, penilaian dampak hak asasi manusia, persyaratan dokumentasi dan kemampuan penjelasan keputusan serta ketentuan tanggung jawab yang jelas di sepanjang siklus hidup AI.